Indonesia Pada Masa Awal Reformasi : Lengkap

PENGANTAR SEJARAH INDONESIA

 

TUGAS

Era Reformasi

 

 

 

Oleh:

Kelompok 1 :

Alvani Maizal Asri       (1306014)

Ayu Widya                             (1101691)

Fitriani                          (1205970)

Ismail                            (1106473)

Jesi Rahmawati Putri   (1205957)

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2015­­­

ERA REFORMASI

1.      Munculnya Era Reformasi

Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional dalam berbagai bidang kehidupan. Perubahan yang mendasar atas paradigma baru atau kerangka berpikir baru yang dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan dan transparansi merupakan tuntutan dalam era reformasi. Reformasi tahun 1998 menuntut adanya pembaharuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum.

Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie.

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok itu menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total.[1]

2.      Karakteristik Era Reformasi

a)      Sistem politik Indonesia yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis.

Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :

1. Ide kedaulatan rakyat

2. Negara berdasarkan atas hukum

3. Bentuk Republik

4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi

5. Pemerintahan yang bertanggung jawab

6. Sistem Pemilihan langsung

7. Sistem pemerintahan presidensiil

b)      Kedaulatan ada di tangan rakyat

c)      Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong

d)     Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat

e)      Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi

f)       Diakui adanya keselarasan hak dan kewajiban

g)      Menghargai hak asasi manusia

h)      Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.

i)        Tidak menganut system monopartai

j)        Pemilu dilaksanakan secara luber jurdil

k)      Mengandung system mengambang

l)        Tidak kenal adanya dictator mayoritas dan tirani minoritas

m)    Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum

 

3.      Masalah-Masalah Yang Belum Selesai

a.       Belum terlaksananya kebijakan pemerintahan Habibie karena pembuatan perudang-undangan menunjukkan secara tergesa-gesa, sekalipun perekonomian menunjukkan perbaikan dibandingkan saat jatuhnya Presiden Soeharto.

b.      Kasus pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid, menciptakan persoalan baru bagi rakyat banyak karena tidak dipikirkan penggantinya.

c.       Ada perseteruan antara DPR dan Presiden Abdurachman Wahid yang berlanjut dengan Memorandum I dan II berkaitan dengan kasus “Brunei Gate” dan “Bulog Gate”, kemudian MPR memberhentikan presiden karena dianggap melanggar haluan negara.

d.      Baik pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid maupun Megawati, belum terselesaikan masalah konflik Aceh, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah dan ancaman disintegrasi lainnya.

e.       Belum maksimalnya penyelesaian masalah pemberantasan KKN, kasus-kasus pelanggaran HAM, terorisme, reformasi birokrasi, pengangguran, pemulihan investasi, kredibilitas aparatur negara, utang domestik, kesehatan dan pendidikan serta kerukunan beragama

 

4.      Pembangunan Ekonomi

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu pada masa ini juga memberi  kebebasan dalam menyampaikan pendapat, partisipasi masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).

Dengan hadirnya reformasi pembangunan dapat di kontrol langsung oleh rakyat, dan kebijakan pembangunanpun didasari demokrasi yang bebunyi dari, oleh dan untuk rakyat, sehingga dengan dasar ini partisipasi rakyat tidak terkekang seperti pada masa orde baru,kehidupan perekonomian Indonesia dapat didorong oleh siap saja.

Selain pemabangunan nasional pada masa ini juga ditekankan kepada hak daerah dan masyarakatnya dalam menentukan daerahnya masing-masing, sehingga pembangunan daerah sangat diutamakan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang no 32/2004,Undang-Undang 33/2004, Undang-Undang 18/2001 Untuk pemerintahan Aceh, Undang-Undang 21/2001 Untuk Papua. Keempat undang-undang ini mencerminkan keseriusan pusat dalam melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah dan rakyat di daerah agar daerah dapat menentukan pembangunan yang sesuai ratyatnya inginkan. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator makro ekonomi menggambarkan kinerja perekonomian suatu negara akan menjadi prioritas utama bila ingin menunjukkan kepada pihak lain bahwa aktivitas ekonomi sedang berlangsung dengan baik pada negaranya.[2]

 

a.        Masa Pemerintahan B.J Habibie

Habibie yang manjabat sebagai presiden menghadapi keberadaan Indonesia yang serba parah, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya.Langkah-langkah yang dilakukan oleh Habibie adalah berusaha untuk dapat mengatasi krisis ekonomi dan politik.Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Habibie berusaha keras untuk melakukan perbaikan. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk meperbaiki perekonomian Indonesia antaranya:

·           Merekapitulasi perbankan

·           Merekonstruksi perekonomian Indonesia.

·           Melikuidasi beberapa bank bermasalah.

·           Manaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hingga di bawah Rp.10.000,-

·           Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.

 Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi dengan mencabut SIUP.Pada awal pemerintahan Habibie, kebijakan-kebijakann pemerintah diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik seperti Reformasi dibidang politik dan hukum (sistem multi partai, jajak pendapat rakyat Timor-Timur, pembubaran Dwi fungsi ABRI,dan mengadakan PEMILU 1999 untuk pertama kalinya dalam pemilihan partai). Sedangkan untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[3]

b.   Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

            Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya (1999), kondisi perekonomian di Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi. Inflasi dan tingkat suku bunga juga mulai rendah.Selama pemerintahannya, Gus Dur menjalankan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif.Dengan seringnya kunjungan Gus Dur ke berbagai negara dengan tujuan untuk memperbaiki citra Indonesia, ternyata mendapat respon positif dari dunia. Bahkan kunjungannya juga membuka peluang kerjasama (terutama dalam perdagangan). Pada Masa pemerintahan Gus Dur, suasana demokratis juga mulai tampak terwujudnya. Mulai dari penghapusan berbagai peraturan yang merugikan kaum minoritas, pembubaran instansi negara yang tak lagi efektif, hingga niat Gus Dur untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel. Semua tindakannya menunjukkan bagaimana kecenderungan Gus Dur menghargai kebebasan individu dan keberagaman.

Kebijakan ekonomiyang terkenal pada masa Gus Dur antara lain:

1.      Restrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efesien (menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional)

2.      Mendirikan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Nusumma, bekerja sama dengan Bank Summa milik pengusaha Edward Soeryadjaya. Visi di balik pemikiran Gus Dur adalah ekonomi kerakyatan, yaitu orientasi ekonomi yang memihak pengusaha gurem dan rakyat lemah,

3.      Membentuk Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Lembaga ini dirancang untuk merintis berbagai percontohan pengembangan ekonomi dan merangsang iklim kewirausahaan di kalangan warga NU

 

c.       Masa Megawati Soekarno Putri

              Setelah Presiden Abdurrahman Wahid turun, Megawati menjadi presiden Indonesia yang kelima.Inflasi yang dihadapi pemerintahan Megawati juga sangat berat. Tingkat inflasi pada Juli 2001 sudah mencapai 7,7% padahal di era Gus Dur masih berkisar 2%. Bahkan laju inflasi tahunan selama periode Juli 2000-Juli 2001 sudah mencapai 13,5%. Perkembangan ini sangat mengkhawatirkan karena selama asumsi APBN 2001 yang sudah direvisi, pemerintah menargetkan inflasi dalam tahun 2001 hanya 9,4%.  Pada tahun 2002 kondisi perekonomian Indonesia sedikit lebih baik daripada tahun 2001, walaupun sempat digoncang dengan adanya bom Bali. Menurut perkiraan IMF pertumbuhan PDB riil Indonesia pada tahun 2003 cukup optimis, yakni 4,5% yang dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,5%.[4]

Kebijakan-kebijakan ekonomi masa pemerintahan Megawati antara lain :

1.      Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

2.      Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

3.      Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.[5]

 

d.      Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I ( SBY-JK)

              Pemerintahan era presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dimulai sejak tahun 2004 dan berakhir di tahun 2009, dalam sejarah politik Indonesia ini adalah presiden pertama yang melalui sistem pemilihan umum secara langsung.Pada awal pemerintahannya, kebijakan yang ditawarkan oleh Pemerintahan ini juga fokus terhadap pengembangan ekonomi. Program yang paling terkenal dari kebijakan perekonomian pemerintahan ini dan sekaligus yang palingmenjadi sorotan yaitu program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepadakeluarga yang kurang mampu, dalam hal ini tujuan dari program BLT itu adalah untuk mengatasi angka kemiskinan dan hal itu terjadi disebabkan oleh kebijakan ekonomi pemerintah yang lain yaitu karena pada saat itu terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak secara drastis. Jadi uang BLT itu juga dianggap sebagai uang kompensasi terhadap kenaikan harga BBM tersebut.[6]

              Kebijakan yang lain juga ialah dengan dilunasinya utang luar negeri Indonesia kepada lembaga keuangan Internasional atau yang lebih kita kenal dengan IMF, hal itu menjadi salahsatu prestasi yang cukup membuat citra pemerintahan ini semakin kuat dan positif dimata rakyat dan juga dunia Internasional.

 

e.       Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II

              Secara umum, perekonomian Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan prestasi yang cukup baik.Sebagai negara yang mampu mencapai pertumbuhan positif selama masa krisis finansial global, Indonesia semakin mendapat kepercayaan di mata dunia Internasional.Hal ini terbukti dari meningkatnya peringkat Indonesia pada Global Competitiveness Index 2010-2011 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum.Indonesia berhasil meraih peringkat 44, naik 10 peringkat dibandingkan pada tahun 2009.Peringkat layak investasi Indonesia menurut S&P juga mengalami peningkatan dari BB menjadi BBB.Kenaikan peringkat layak investasi ini menunjukkan semakin dipercayanya pasar modal Indonesia di mata global.

              Dapat dikatakan ekonomi pada era reformasi saat ini sudah mulai cukup stabil. Sistem kebijakan pembangunan di negara Indonesia sudah menunjukan perbaikan ke arah yang lebih demokratis di era reformasi. Paling tidak di era reformasi semua proses pembangunan baik pusat maupun daerah di tuntut supaya harus melibatkan publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya.

              Kebijaksanaan yang paling menonjol, diantaranya dengan diberlakukannya UU NO. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, yang sasaran utamanya untuk menyeimbangkan dana Pembangunan antara pusat dan daerah. Dengan kebijaksanaan itu, ternyata belum dapat berhasil secara signikan dalam memperbaiki struktur produksi secara sistem. Dana yang diperlukan oleh 77.000 desa / kelurahan agar rakyat pedesaan menjadi produktif belum menjadi kenyataan. Dengan diberlakukan otonomi daerah justru korupsi yang jaman orde baru dahulu hanya terjadi di pusat, di era reformasi ini peluang korupi justru terbuka disetiap kabupaten/ kota.

              Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) adalah kegagalan terbesar dalam pembangunan Indonesia, mulai dari pemerintahan masa Orde Baru hingga saat ini. KKN mengakibatkan dunia usaha dihadapakan pada “biaya-biaya siluman” dari pungutan tak resmi, yang menyebabkan proses produksi tidak efisien dan harga menjadi mahal. KKN juga menyebabkan rendahnya profesionalisme dan wibawa para pejabat negara dan mengakibatkan penegakan hukum amat sulit diterapkan di Indonesia.

              Salah satu kelemahan yang mencolok di era pembangunan reformasi adalah koordinasi, konsolidasi dan integrasi yang simpang siur para pelaku pembangunan. Banyak anggaran tersedot untuk membiayai pos di kementerian, fasilitas pejabat, gaji pegawai negeri tanpa diimbangi prestasi kerja yang sepadan. Ditambah dengan demokratisasi politik yang kebablasan, salah satunya pejabat pemerintah merangkap sebagai pejabat politik. Presiden, menteri, gubernur, walikota, Bupati hingga kepala desa merangkap sebagai ketua partai atau pejabat fungsionaris partai. Kementerian menjadi pos basah bagi partai yang kadernya menjabat disitu.[7]

5.      Kesimpulan

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama menjadi perikehidupan baru yang lebih baik. Factor penyebab terjadinya peristiwa Reformasi adalah karena adanya Krisis Politik, Ekonomi, Hukum dan Kepercayaan. Terjadiny peristiwa reformasi karena didorong oleh beberapa krisis tadi mendorong aksi mahasiswa menuntut reformasi demi kehidupan yang lbih baik mengingat akan banyaknya penderitaan yang sudah dialami oleh rakyat. Karena paksaan dari berbagai pihak itulah akhirnya Presiden Soeharto mengundurkandiri dari kedudukan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan kemudian digantikan oleh BJ Habibie sebagai presiden RI. Tokoh-tokoh yang namanuya mencuat sebagai tokoh Reformasi diantaranya adalah BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Tokoh tokoh tersebut dianggap akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat,rakyat banyak menggantngkan nasib kepada tokoh-tokoh tersebut. Namun pada kenyataannya sebagian besar dari mereka hanya menjadikan momen  kekuasaan mereka sebagai jembatan emas menuju jabatan RI-1 (Presiden,Penguasa). Kebanyakan dari mereka tidak terlalu banyak merubah nasib rakyat dilihat dari masih banyaknya masalah yang terjadi pada masa mereka. Terdapat beberapa kebijakan yang dibuat pada masa Reformasi,mulai dari masa pemerintahan Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan beberapa masalah dalam boding politik, hokum, ekonomi, dan social.

 

---

[1] http://karanindah.blogspot.com/2012/12/proses-lahirnya-era-reformasi.html

[2] Adypato. 2010. Kondisi ekonomi indonesia pada masa orde baru. Retrieved fromhttp://adypato.wordpress.com/2010/06/16/kondisi-ekonomi-indonesia-pada-masa-orde-baru// diunduh pada tanggal 26 April 2014.

[3]  Wartawarga, Gunadarma. 2011. Sejarah Ekonomi Indonesia (Orde lama-Era Reformasi). Retrieved from http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/sejarah-ekonomi-indonesia-orde-lama-era-reformasi-2/ diunduh pada tanggal 26 April 2014.

[4] Aulia Pohan. 2008. Potret Kebijakan Moneter Indonesia.Jakarta:Rajawali pers. Hal 69

[5] Ahmad Erani Yustika. 2002. Pembangunan dan Krisis, Memetakan Perekonomian Indonesia. Jakarta : PT. Grasindo. Hal : 183

[6] Auli Pohan, Hal : 83

[7] http://nusantarapede.blogspot.com/2014/02/catatan-pembangunan-era-reformasi.html